Diindikasikan Proyek PL di Brebes Bocor Hingga Rp 3,46 Miliar
BREBES, suaramerdeka.com - LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) mengindikasikan adanya kebocoran anggaran untuk alokasi proyek pembangunan paket penunjukan langsung (PL) di Pemkab Brebes, selama tahun anggaran 2013. Ratusan paket proyek PL yang rata-rata anggarannya di bawah Rp 200 juta itu, diduga bocor hingga Rp 3,46 miliar karena disinyalir adanya potongan fee sebesar 10 persen.
LSM Gebrak juga menduga proyek PL itu dikuasai oleh orang-orang dekat Bupati Brebes. Bahkan, untuk mendapatkan proyek itu mereka mengatasnamakan tim sukses yang berjasa dalam perjuangan kemenangan Pilkada lalu. Hal itu menyebabkan terjadinya penyusutan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
"Kami sejauh ini memang belum bisa memastikan kondisi proyek-proyek PL di seluruh SKPD itu. Namun, selama tahun 2013 ini banyak laporan masyarakat yang masuk kepada kami. Kalkulasi sementara ada sebanyak 441 paket PL yang diduga bermasalah. Ini hasil laporan masyarakat yang terus masih akan kami selidiki," ujar Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak Brebes, Darwanto, kemarin.
Dia mengungkapkan, dari data yang dimiliki Gebrak, sebanyak 441 PL itu tersebar di 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara random. Sebanyak 441 paket PL itu menyedot anggaran APBD mencapai Rp. 36.405.618.231. Terbanyak proyek PL itu berada di DPUTARU mencapai 186 paket senilai Rp 20.491.979.000, disusul Kecamatan Banjarharjo dengan 92 paket senilai Rp 5.073.850.000. Sedangkan SKPD lain sisanya.
Ironisnya, kata dia, anggaran Rp 36 miliar lebih itu, sebagian besar diduga pelaksanannya ditunjuk dari lingkungan Pendapa, orang dekat Bupati, atau pihak tertentu yang mengatasnamakan tim sukses. Dalam pengelolaan pekerjaan itu, mereka diduga meminta fee sebesar 10 persen dari nilai paket proyek.
Jika benar terjadi pemotongan fee 10 persen, maka negara dirugikan cukup besar mencapai Rp3,46 milliar. "Jika hal ini betul-betul terjadi, berarti bertentangan dengan misi Pemkab Brebes yang tertuang dalam RJPMD 2013-2018 yang telah disahkan beberapa waktu lalu," ungkap dia.
Dia berharap, Pemkab Brebes menerapkan open budgeting dalam mekanisme pembahasan APBD di tahun mendatang. Itu agar masyarakat bisa melihat transparansi anggaran dan mengawalnya dalam pelaksanaan di lapangan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan. "Terkait masalah 441 proyek PL yang diduga bermasalah ini, kami memang telah membidiknya untuk diinvestigasi lebih mendalam," pungkasnya.
Sementara, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE secara khusus belum memberi keterangan terkait dugaan kecoboran anggaran 2013 ini. Namun, saat mensikapi sorotan yang sama ketika refleksi satu tahun kepemimpinannya yang dilaksanakan di gedung DPRD, Bupati secara tegas menyatakan bahwa kabar tersebut hanya isu.
Bupati juga membantah tuduhan yang menyatakan proyek PL dikuasai oleh lingkungan Pendapa adalah tidak benar. "Sekali lagi, itu hanyalah isu. Selama ini semua proyek sudah dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.
( Bayu Setyawan / CN34 / SMNetwork )
dari suaramerdeka.com 20 des 2013
~ kpmdb jogja ~ 1114-1146
